Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty saat Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (05/12/2022). Foto: Oji/nr

Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membuat road map (peta jalan) terpadu bagaimana peranan BUMN dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang rencananya akan mulai diresmikan pada 2024 mendatang. Menurutnya, road map tersebut penting untuk melihat sejauh mana BUMN berperan dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur tersebut.

"Saya ingin tahu peranan BUMN dalam pembangunan IKN ini secara menyeluruh. Kita harapkan BUMN itu punya road map, karena ketika saya bertemu dengan dirut-dirut dalam rapat selama ini mereka belum punya yang namanya rencana konkret keikutsertaan BUMN dalam pembangunan IKN," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (05/12/2022).

Evita menilai, peranan BUMN dalam pembangunan IKN sebenarnya sangat banyak, mulai dari sektor aksesibilitas seperti bandar udara, transportasi darat, kelistrikan hingga akses internet. "Misalnya dari holding pariwisatanya, melalui In Journey (BUMN Holding Industri Aviasi dan Pariwisata) itu kan harus dibangun hotel di situ, harus dibangun Angkasa Pura di situ, ITDC nya juga harus ada. Tapi dari paparan para dirut ini ketika bertemu dengan kita, belum ada yang menggambarkan peranan BUMN itu di IKN," jelasnya.

Untuk itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini berharap BUMN dapat memaparkan kepada Komisi VI DPR RI bagaimana road map yang dimiliki BUMN dalam menunjang pembangunan IKN nantinya. Terlebih, lanjutnya, Presiden Joko Widodo telah menyebut bahwa pada 2024, akan diadakan perayaan HUT RI di IKN untuk pertama kalinya.

"G20 kemarin Pak Jokowi mengatakan kita akan ikut bidding untuk penyelenggaraan Olimpiade 2036 di IKN. Ini semuanya harus di geber-geber, Pak. Harusnya BUMN ini punya road map terpadu. Itu yang kita minta nanti dipaparkan kepada kita khusus peranan BUMN dalam pembangunan IKN," harapnya.

Senada, Anggota Komisi VI Deddy Yevri Hanteru Sitorus juga mengatakan bahwa BUMN harus memiliki rencana besar jangka panjang, yaitu bagaimana BUMN berperan dalam pembangunan IKN dan wilayah penyangganya. "Ini termasuk Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, itu apa yang akan kita lakukan. Karena ketika nanti IKN sudah ada di sana, tentu ekosistemnya harus terbentuk, di situ lah BUMN saya kira harus masuk," ujarnya. (bia)